KOMITE Nobel Norwegia menyerukan pembebasan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Peraih Nobel Perdamaian itu ditahan oleh militer Myanmar dalam kudeta pada Senin (1/2).
“Komite Novel Norwegia terkejut dengan penangkapan peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya dalam kudeta militer di Myanmar,” kata komite tersebut dalam pernyataan tertulis.
“Setelah 30 tahun dia (Suu Kyi) dianugerahi Penghargaan Perdamaian, militer sekali lagi mengesampingkan demokrasi dan menangkap pemimpin dari pemerintah yang dipilih secara sah,” imbuh mereka.
Komite Nobel meminta pembebasan Suu Kyi dilakukan segera. Mereka berharap hasil pemilihan umum pada November tahun lalu dihormati.
Suu Kyi dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 sebagai pengakuan atas perjuangannya untuk demokrasi di Myanmar dan menjadi tokoh terkemuka dalam mengembangkan demokrasi.
Pada 2018, Nobel Perdamaian yang diterima Suu Kyi disebut-sebut akan dicabut dengan alasan sikapnya atas perlakuan terhadap etnis Rohingya.
Namun, panitia Nobel Norwegia memastikan penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi tidak akan dicabut.
Senin (1/2) lalu, Suu Kyi dan para pejabat tinggi sipil di Myanmar ditahan militer dalam kudeta. Hingga kini, belum diketahui posisi Suu Kyi di mana.
Keberadaa Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya masih belum diketahui.
Militer tidak memberikan informasi tentang di mana mereka ditahan atau bagaimana kondisi mereka.
Jalan-jalan di Myanmar sepi selama pemberlakuan jam malam untuk menghentikan penyebaran virus corona. Pasukan dan polisi anti huru-hara mengambil posisi di ibu kota, Naypyitaw, juga di kota pusat perdagangan utama, Yangon.
Pada Selasa (2/2) pagi, sambungan telepon dan internet berjalan kembali tetapi tempat-tempat perbelanjaan yang biasanya ramai malah sepi. Bandara di pusat komersial Yangon ditutup.
Bank-bank mengatakan mereka akan buka kembali pada Selasa (2/1) setelah menangguhkan layanan pada Senin.
Jenderal Min Aung Hlaing, yang hampir pensiun, menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang. Namun, ia tidak memberikan memberikan kerangka waktu soal pelaksanaan janji tersebut.
Sebelumnya dalam pernyataan yang disiapkan untuk mengantisipasi penangkapannya, Suu Kyi menyerukan protes terhadap kediktatoran militer.
Dalam mengonsolidasikan kudeta, junta militer mencopot 24 menteri dan menunjuk 11 orang pengganti untuk mengawasi berbagai kementerian, termasuk keuangan, pertahanan, urusan luar negeri, dan dalam negeri.
Biksu Buddha Shwe Nya War Sayadawa, yang dikenal karena dukungannya yang terang-terangan kepada NLD, berada di antara mereka yang ditangkap pada Senin (1/2).
Biksu adalah kekuatan politik yang kuat di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Salah satu keprihatinan utama para diplomat PBB adalah nasib Muslim Rohingya serta kelompok-kelompok etnis minoritas lainnya, yang diusir dari negara itu oleh militer dan tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga.
Bangladesh, yang menampung sekitar satu juta orang Rohingya, menyerukan “perdamaian dan stabilitas”.
Bangladesh berharap proses untuk memulangkan para pengungsi dapat bergerak maju. (MEDCOM/ANT/O1)
