Kompolnas Nilai 56 Pegawai KPK Bisa Perkuat Polri Basmi Korupsi

KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Keputusan itu, Kompolnas menilai akan memberikan efek positif. "Upaya menampung 56 staf KPK yang dianggap mempunyai kemampuan pemberantasan korupsi adalah semata-mata memenuhi harapan masyarakat agar pemberantasan korupsi oleh Polri dapat makin diperkuat," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Kamis, 30 September 2021. Menurut Poengky, Listyo memahami betul kebutuhan organisasi Korps Bhayangkara. Dia meyakini Tribrata (TB) 1 itu membuat keputusan dengan pertimbangan matang. "Kompolnas menyambut baik hal ini karena sekaligus sebagai upaya penyelesaian masalah," ujar Poengky. Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menilai Novel Baswedan dan kawan-kawan tetap bisa memberantas korupsi dengan menerima tawaran itu. "Yang penting kerja-kerja, pemberantasan perilaku korup di negeri ini dilakukan dengan firm, itu bisa dilakukan di mana saja," kata Saut melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 September 2021. Namun, Saut menyebut keinginan ke-57 mantan pegawai KPK memberantas korupsi di Korps Bhayangkara bisa kandas bila penempatan tidak sesuai. Listyo diminta mengatur strategi penempatan dengan bijak. "Kalau mereka akan ditempatkan sesuai kompetensi atau portofolionya," ujar Saut. Saut menilai tawaran Listyo mementalkan label gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai. Dia menyebut status gagal TWK tak berlaku bila Polri menerima puluhan orang itu. "Saya paham integritas pasukan tempur saya dengan baik, di mana mereka berada di jalan lurus membangun kebangsaan yang beradab, adil, dan jujur," tutur Saut. Sementara itu, KPK lapang dada menerima tawaran Listyo. Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak ada yang bermasalah dari TWK usai Listyo mau menarik pegawainya. "KPK telah melaksanakannya berdasarkan dan mengikuti prosedur hukum yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksananya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 September 2021. Ghufron menyebut pelaksanaan TWK berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dia menegaskan tidak ada kesalahan sepanjang alih status pegawai itu. Ghufron juga membantah langkah Listyo mengartikan KPK lepas tangan dengan para pegawai. Dia menegaskan pimpinan KPK sudah berusaha menahan para pegawai, namun, tetap gagal. (Medcom/MI/O1)

Kompolnas Nilai 56 Pegawai KPK Bisa Perkuat Polri Basmi Korupsi

Dian Wahyu Kusuma

Vaksinasi di Lamsel Capai 25,89 Persen

Kebun Buah Itera, Wujudkan Agroeduwisata di Kampus

Gol Chiesa Bawa Juventus Kalahkan Chelsea

Ronaldo Cetak Gol Dramatis

Wolfsburg Ditahan Imbang Sevilla

Pembayaran Menggunakan QRIS

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Setelah jadi Endemi, Pengobatan Covid-19 Ditanggung BPJS

AC Milan Jadi Juara Liga Italia Musim 2021/22

Kemendagri Tekankan Pemerintah adalah Pelayan Masyarakat

Realisasi Investasi Lampung Rp2,14 Triliun

Pj Bupati Dituntut Majukan Daerah

Polisi Tangkap Pengedar 16 Gram Sabu-Sabu

7 Atlet Metro Ikuti Kejuaraan Tinju se-Sumbagsel

Fajar/Rian Melenggang ke Final Thailand Terbuka 2022

Phil Foden, Pemain Muda Terbaik Liga Primer Inggris

Baru 20% Lansia Terlindungi Booster

POPULAR POST

Model Rambut Pria yang Boleh Dicoba

E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Mei 2022

Yuk Belajar Mencampur Warna

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 17 Mei 2022

Cegah Penyebaran Virus Corona pada Anak

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Perwakilan Jakarta

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda

Tambahkan Daftar Putar Baru