PARLEMEN Azerbaijan, Minggu (27/9), mengumumkan keadaan perang di beberapa kota dan wilayahnya menyusul pelanggaran perbatasan oleh Armenia dan serangan di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki.
Dalam rapat luar biasa, Majelis Nasional mengeluarkan suatu aturan yang secara parsial dan sementara waktu membatasi hak konstitusional dan hak milik serta kebebasan warga Azerbaijan dan orang asing di negara itu selama situasi perang terus berlanjut.
Berdasarkan keputusan tersebut, jam malam juga dapat diumumkan pada waktu-waktu tertentu di beberapa daerah.
Bentrokan perbatasan meletus Minggu pagi setelah pasukan Armenia menargetkan permukiman sipil Azerbaijan, dan posisi militer. Jumlah korban belum diketahui. “Armenia sekali lagi membuktikan mereka adalah hambatan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu,” kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam pernyataan sebelumnya.
Ia menambahkan Turki akan mendukung Azerbaijan dengan segala cara. “Baku memiliki hak pertahanan diri untuk melindungi rakyat dan wilayahnya,” tambah pernyataan itu.
Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Upper Karabakh, atau wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.
Empat resolusi Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia dari wilayah itu. Bakan OSCE Minsk Group yang dibentuk 1992 dan diketuai bersama oleh Prancis, Rusia dan AS tidak mampu menghasilkan solusi damai untuk kedua negara itu. (MI/D3)
