DPR kembali menunda pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 di tingkat II. Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 tidak masuk agenda rapat paripurna penutupan masa sidang III 2020—2021.
“Prolegnas tidak dibawa ke paripurna besok (Rabu, 10 Februari 2021),” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (9/2).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan ada beberapa beleid yang membuat seluruh pihak di rapat bamus menunda pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 yakni rancangan undang-undang (RUU) perlindungan pekerja rumah tangga (PPRT), RUU masyarakat hukum adat, dan RUU badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP).
Keberadaan RUU pemilu dalam Prolegnas juga masih dipermasalahkan. Beberapa fraksi memilih menunda pembahasan rancangan payung hukum Pemilu 2024 tersebut.
“Jadinya kapan (disahkan)? Ya masa sidang akan datang. (Belum tahu) apa nanti dikembalikan ke Baleg untuk bahas ulang atau seperti apa,” ujar dia.
Anggota Komisi VI itu pun menyampaikan beberapa agenda rapat paripurna DPR besok yakni penyampaian laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan anggota Ombudsman RI terpilih, hasil uji kepatutan dan kelayakan anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan pidato penutupan masa sidang III 2020—2021 yang akan disampaikan Ketua DPR Puan Maharani.
“Terus peresmian rapat, perjanjian gitu, sudah itu saja,” ujar dia.
Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 juga mengalami penundaan sebelummya yakni penutupan masa sidang II 2020—2021.
Alasannya, DPR dan pemerintah diberikan waktu lebih untuk menyamakan komitmen terkait 33 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, sehingga tidak ada alasan pada kemudian hari salah satu pihak keberatan dengan pembahasan RUU tersebut. (MI/K1)
