BOLA panas kasus korupsi KTP elektronik terus bergulir. Dalam sidang lanjutan KTP-el, Setya Novanto yang bertindak sebagai saksi bernyanyi ihwal adanya sejumlah aliran dana ke Ketua Fraksi PDIP ketika itu, Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Termasuk uang proyek senilai Rp5 miliar digunakan untuk membayar kekurangan Rapimnas Golkar 2012 silam.
Novanto menyebutkan adanya aliran dana ke Puan Maharani dan juga Pramono Anung dari dana KTP-el. Hal tersebut disebutkan dalam pertemuannya dengan Andi Narogong, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung di kediamannya pada 2012.
“Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri Oka dan Irvanto pada 2012. Oka mengatakan dirinya memberikan kepada Puan Maharani 500 ribu dolar AS dan Pramono Anung 500 ribu dolar AS,” ujar Setya Novanto dalam sidang lanjutan KTP-el di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3).
Hal tersebut kemudian dikonfirmasi ulang oleh majelis hakim yang menanyakan darimana informasi tersebut. Novanto mengakui bahwa informasi tersebut di sampaikan Made Oka kepada dirinya. Ia juga mengonfirmasi nama yang dimaksud adalah Ketua Fraksi PDIP saat itu, Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung.
Baca juga : Polda Terus Kampanye Gerakan Lawan Hoaks
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai PDIP Hasto Kristiyanto membantah hal tersebut. Ia menjelaskan PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu tidak berada dalam lingkaran pemerintahan.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Novanto hanya asal mencatut nama dengan tujuan untuk mendapatkan justice collaborator dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini untuk mendapatkan justice collaborator, menyebut nama-nama. Kalau yang disebut itu ada kaitannya enggak apa-apa. Semua pejabat yang diperiksa dan di persidangan yang ada kemarin, tidak ada satu pun yang pernah berbicara KTP-el dengan saya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Hal senada dikatakan politikus Partai Golkar Idrus Marham yang menampik keterangan Novanto. “Enggak lah. Saya kira begini setahu kami enggak ada itu. Yang mengetahui tentang keuangan di Golkar itu setiap kegiatan ada kepanitiaan dan kami punya keyakinan saya kira enggak ada lah itu,” kata Idrus.
Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW) Donal Fariz menyerukan agar KPK segera menelusuri keterangan yang disampaikan Novanto dalam persidangan. (MI/U1)
