MAYORITAS pelaku usaha berpendapat praktik korupsi atau gratifikasi di Tanah Air meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal itu berdasar pada hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait persepsi korupsi di kalangan pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha menganggap gratifikasi wajar sebagai upaya memperlancar proses bisnis.
“Persepsi tingkat korupsi cenderung meningkat. Mayoritas pelaku usaha 58,3% menilai terjadi peningkatan korupsi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sekitar 25,2% menilai tidak berubah, dan 8,5% menilai menurun,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu (7/2).
Djayadi mengungkapkan persepsi korupsi tinggi itu seiring dengan toleransi pelaku usaha terhadap praktik suap atau gratifikasi. Sebagian pelaku usaha atau 23,4% responden menganggap wajar memberikan imbalan di luar ketentuan untuk memperlancar proses bisnis sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.
Hasil survei itu juga mengungkap cukup banyak pelaku usaha yang menilai positif praktik nepotisme. Sekitar 21,1% menganggap nepotisme sebagai tindakan yang normal dan 13,6% menilai sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan bisnis. “Meskipun lebih banyak yang menilainya negatif, 50,9% menganggap tidak etis dan 10% menilai sebagai kejahatan, namun penilaian positif terhadap nepotisme cukup tinggi,” kata Djayadi.
Djayadi melanjutkan persepsi pelaku usaha yang menilai negatif terhadap aparat pemerintah juga masih tergolong tinggi. Terdapat 31,7% yang menilai aparat negara/pemerintah hanya mau bekerja jika mendapat hadiah. Kemudian, ada 24,7% yang menilai aparat negara/pemerintah bekerja seenaknya tidak sesuai dengan prosedur resmi.
“Pada umumnya, pelaku usaha menilai positif aparat pemerintah terkait soal integritas. Namun, cukup banyak yang menilai negatif, yakni menilai aparat negara hanya mau bekerja jika menerima uang. Kemudian penilaian aparat negara bekerja seenaknya tidak sesuai dengan prosedur resmi,” kata dia.
Survei persepsi korupsi di kalangan pelaku usaha itu berlangsung pada Desember 2020-Januari 2021. Respondennya 1.000 pemilik usaha atau manajemen perusahaan yang dipilih acak menurut wilayah dan skala usaha mulai dari usaha kecil hingga besar. (MI/D3)
