TRIYADI ISWORO
PANDEMI virus corona atau Covid-19 berdampak makin jauh, hingga resesi global. Menanggapi hal itu, Lampung pun bergegas menghadapi resesi yang mulai terasa, salah satunya mengoptimalkan potensi pertanian dan UMKM.
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan di Lampung ancaman resesi tersebut tidak terlalu dalam. “Kenapa resesi terjadi, karena Covid-19 tidak habis-habis. Masyarakat secara individu harus menjaga protokol kesehatan. Kalau sudah menurun, ekonomi kita bergerak lagi,” kata Fahrizal pada berbagai kesempatan.
Fahrizal berharap semua pihak terus mendukung penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan ekonomi bisa cepat bangkit. “Kita ada sektor pertanian, pertanian dalam arti luas. Mulai dari ketahanan pangan, hortikultural, peternakan, perikanan, dan sebagainya,” katanya.
Dari Jakarata, pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi penyaluran sejumlah program PEN sektor UMKM mengalami kemajuan dengan capaian lebih dari 70%.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program PEN merupakan strategi pemerintah membantu keberlangsungan dan daya tahan UMKM, termasuk koperasi, dari dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, empat program PEN yang dilaksanakan Kemenkop-UKM adalah Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Subsidi Non-KUR.
“Sasaran penyaluran tahap awal adalah 9,1 juta orang. Kami telah mengirimkan surat mengusulkan perluasan sasaran penerima menjadi 12 juta pelaku usaha mikro. Surat usulan sedang ditelaah Kementerian Keuangan,” kata Teten dalam pernyataan resminya, Minggu (27/9).
Terkait capaian Subsidi KUR, Teten mengatakan telah diterima 5,53 juta nasabah atau mencapai 33,08%. Upaya mempercepat realisasi Subsidi KUR, Kemenkop-UKM melakukan strategi sosialisasi one by one kepada penyalur KUR, serta melakukan relaksasi dan perluasan.
Sementara itu, realisasi Subsidi Non-KUR belum ada. Hal ini disebabkan kendala pemrosesan data dan tagihan yang sangat tergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi.
Pengadaan
Kemudian, Kemenkop-UKM juga mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah/BUMN mengikutkan dan memprioritaskan UMKM. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan diluncurkannya Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM, yang merupakan platform belanja digital pemerintah maupun BUMN untuk produk-produk UMKM.
“Sedangkan kolaborasi dengan Kementerian BUMN melalui Pasar Digital (PaDi) untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp14 miliar memprioritaskan produk UMKM. Saat ini 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM,” ujar Teten. (MI/R4)
