KOMUNITAS Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Provinsi Jambi mencatat ada sembilan catatan kritis yang menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada periode selanjutnya, khususnya di daerah ini.
“Di tengah pandemi covid-19, pilkada di Jambi berjalan lancar dan mulus. Meskipun tingkat partisipasi tidak memenuhi target yaitu 67,9 persen dari target 77,5 persen, masih banyak persoalan yang menjadi catatan kritis dan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” kata Ketua Kopipede Provinsi Jambi, Mochammad Farisi, di Jambi, Rabu.
Sembilan materi yang menjadi catatan Kopipede Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pilkada di daerah ini, di antaranya terkait dengan peraturan hukum, tahapan pilkada mulai dari penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pilkada hingga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Selanjutnya, terkait dengan proses penjaringan dan seleksi bakal calon di partai politik, dinamika politik dari isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), hingga isu gender. Kemudian, pelanggaran etika dari administrasi, pidana, maupun protokol kesehatan. Lalu, dana politik dan pelanggaran politik uang, partisipasi, dan tingkat melek politik masyarakat Jambi, serta sistem pilkada dan visi misi pasangan calon. (ANT/D3)
