UMAR ROBBANI
WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menuturkan pengusaha antusias terhadap peluang pemerintah yang mengizinkan adanya vaksinasi Covid-19 mandiri.
“Peminat cukup banyak khususnya industri yang memiliki banyak karyawan,” ujar Benny, Kamis (21/1).
Menurutnya, dengan vaksinasi mandiri yang notabene bakal diatur sendiri oleh swasta perihal jadwal pemberian suntikan, akan memperlancar kegiatan usaha selama pandemi.
“Makin cepat divaksin kan makin rendah risiko terpapar, sehingga melancarkan kegiatan mereka,” ujar Benny.
Meski demikian, Benny tidak mengetahui rencana harga yang akan dikenakan pihak swasta soal pemberian vaksinasi Covid-19. Hal ini berbeda dari ketentuan pemerintah yang memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat penerima vaksin Covid-19.
Selain itu, dia juga menerangkan potensi kendala yang akan dihadapi pihak swasta untuk menerapkan vaksinasi Covid-19 itu kepada karyawan atau pihak lain. “Tantangannya yang bakal dihadapi ialah mendapatkan dosis vaksin itu sendiri,” ujar Benny.
Presiden Joko Widodo telah mengindikasikan adanya peluang bagi pihak swasta untuk menjalankan vaksinasi mandiri. Strategi tersebut bisa dilakukan demi mempercepat program vaksinasi di Tanah Air.
“Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan untuk vaksinasi mandiri. Ini yang baru kami akan putuskan,” kata Presiden pada peresmian pembukaan Kompas 100 CEO Forum, kemarin.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada perbedaan jenis merek antara vaksin gratis dan mandiri. Selain itu, waktu pemberian vaksin mandiri pun dikatakan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan pemerintah.
Diskriminasi
Di sisi lain, epidemiolog Dicky Budiman mengungkapkan jangan ada diskriminasi dalam program vaksinasi.
“Adanya pihak swasta dalam program vaksinasi ini kalau bukan vaksin yang sama, pastinya yang dijual pasti lebih baik kan? Biasanya proteksinya lebih luas katakanlah Pfizer, bisa seperti itu. Nah, tapi ini ada kesan diskriminatif. Akan terkesan vaksin kelas satu vaksin kelas dua. Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Padahal ini situasi wabah,” kata Dicky.
Selain itu, ia juga mempertimbangkan apakah stok vaksin dalam program vaksinasi mandiri akan mengganggu program vaksinasi nasional yang disediakan gratis bagi semua.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang terkait dengan program vaksinasi mandiri tersebut. Meskipun ada program vaksinasi mandiri, pemerintah juga harus menjamin program vaksinasi gratis berjalan dengan lancar. (MI/S1)
