Pemberhentian ASN Koruptor

Rudy Akademisi Hukum Universitas Lampung KORUPSI adalah pekerjaan rumah bagi Indonesia yang masih belum selesai. Hampir setiap hari kita mendengar adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Bahkan, sebulan lalu salah satu bupati di Lampung terkena operasi ini. Di lingkaran korupsi tersebut, aparatur sipil negara (ASN) atau umumnya disebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) selalu terlibat. ASN merupakan terminologi baru menggantikan PNS sesuai dengan nomenklatur menurut UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Korupsi memang sangat dekat dengan ASN. Kedekatan ini merupakan implikasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan ASN dalam mengelola program pemerintah yang bernilai jutaan sampai miliaran rupiah. Ribuan ASN melakukan korupsi. Dalam penelusuran BKN melalui PUPNS pada tahun 2018, terdapat 2.357 ASN yang berstatus koruptor. Data ini hanyalah data yang muncul dari PUPNS dan masih terdapat kemungkinan angka ini lebih dari yang terdata. Hal ini dibuktikan misalnya data BKN yang diterima KPK per 14 Januari 2019 yang menyebutkan luar 2.357 PNS tersebut terdapat tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi. Di Lampung sendiri terdapat total 97 orang yang terdiri dari ASN Pemerintahan Provinsi sebanyak 26 orang dan ASN Pemerintahan Kabupaten/Kota sebanyak 71 orang. Yang menarik adalah para ASN yang sudah diputus bersalah ini ternyata masih menyandang status ASN dan belum diberhentikan. Hal ini menyebabkan hak sebagai ASN masih melekat termasuk di dalamnya hak menerima gaji. Jika merujuk pada PUPNS yang mulai dilakukan pada 2015, selama tiga tahun lebih para ASN koruptor ini rutin menerima gaji yang dibayarkan langsung melalui rekeningnya masing-masing. Jika diambil rata-rata gaji PNS sebesar Rp4 juta, kemudian dikalikan 2.357 PNS yang terlibat kasus korupsi, akan didapat nilai beban negara yang mencapai angka Rp9,4 miliar untuk per bulannya. Angka ini merupakan angka yang fantastis dan menjadi beban negara selama tiga tahun terakhir atau mungkin lebih. Negara dengan demikian menanggung beban kejahatan karena keterlambatannya dalam melakukan proses pemberhentian ASN. Saya mencatat ada tiga proses administrasi yang harus dilalui dalam pemberhentian ASN. Tiga proses ini menjadi berliku administrasi pemerintahan dan menjadi sebab munculnya beban negara yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tiga Labirin Proses Sebelumnya, sudah disebutkan bahwa ada tiga labirin proses yang harus dilalui dalam pemberhentian ASN. Pertama adalah proses pembuatan putusan pengadilan dan penyampaian salinan putusan pengadilan kepada pejabat yang berwenang. Kedua adalah proses administrasi pemberhentian oleh pejabat yang berwenang. Ketiga adalah proses penetapan pemberhentian oleh presiden atau pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota. Labirin pertama disebabkan ketentuan tentang pemberhentian yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 87 khususnya Ayat (4) huruf b UU ASN mengatur bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Para ASN yang sudah diputus bersalah ini ternyata masih menyandang status ASN dan belum diberhentikan, sehingga hak sebagai ASN masih melekat pada mereka, termasuk hak menerima gaji. Oleh karena itu, setiap ASN yang melakukan korupsi dan dipidana oleh karenanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Norma ini adalah norma yang paling tepat karena korupsi adalah salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Dengan kerangka regulasi ini, seorang ASN harus diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah diputuskan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa kemudian memberikan salinan putusan itu kepada instansi pemerintahan tempat terpidana bekerja. Penyampaian salinan putusan jaksa tersebut sebagai salah satu bentuk mekanisme hukum administrasi agar instansi tempat terdakwa bekerja dapat langsung memproses pemberian sanksi kepada ASN yang telah diputuskan bersalah. Hal tersebut sesuai dengan kerangka regulasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permasalahannya adalah salinan putusan pengadilan ini terkadang lama didapatkan jaksa sehingga eksekusi putusan kemudian menjadi terhambat. Setelah didapatkan, proses penyampaian oleh jaksa kepada instansi pemerintahan tidak juga secepat yang kita harapkan. Terlambatnya eksekusi putusan dalam perkara korupsi menimbulkan persoalan karena akan memperlambat proses sanksi administrasi pemberhentian ASN. Menyita Waktu Dalam labirin pertama saja kita dapat melihat bahwa terdapat dua proses administrasi yang tidak cepat yaitu proses administrasi putusan pengadilan dan proses administrasi penyampaian salinan putusan ke instansi pemerintahan. Kedua hal ini saja akan menyita waktu yang tidak sedikit. Labirin kedua adalah proses pemberhentian dengan tidak hormat yang membutuhkan waktu administrasi yang tidak cepat. Pasal 266 Ayat (1) PP 11 tahun 2017 mengatur bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) kepada presiden bagi ASN yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama atau pejabat yang berwenang kepada pejabat PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama. Bagi yang mengetahui proses administrasi ini, kita akan menemui fakta bahwa sebuah dokumen pemerintahan akan melalui disposisi dan mampir ke banyak meja. Proses ini bisa menyita waktu sampai berbulan-bulan bergantung pada kinerja tiap-tiap pemilik meja. Labirin ketiga adalah proses penetapan keputusan pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai usulan di proses kedua. Meskipun Keputusan pemberhentian ditetapkan peraturan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, dalam praktiknya tidak demikian. Dokumen penetapan ini pun harus mampir kembali ke banyak meja. Jika kita menghitung waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut dan kerugian negara tiap bulannya karena permasalahan ini, harus diupayakan percepatan proses di tiap proses yang telah dikemukakan sebelumnya. Jika tidak, beban negara akan semakin besar dan beban tersebut untuk menanggung koruptor yang telah menggerogoti sendi-sendi kejujuran dan kekuatan bangsa dan negara.

Pemberhentian ASN Koruptor

Chairil Anwar

TOP NEWS

Nakhoda Jangan Asal Angker

Ekonomi Lampung Lebih Baik dari Tahun Lalu

Hari Kelima, Indonesia Tambah 10 Emas

Bawaslu Ingin Miliki Penyidik Sendiri

Pesawat R 80 Mimpi BJ Habibie Ditargetkan Terbang 2025

KPK Turun Tangan soal Penyelundupan Moge

Jelang Tarif Naik, Tiga Feri Tabrakan

Selamatkan 30% Bukit Tersisa

Tim Putra Indonesia Pertahankan Medali Emas

Kejar Tujuh Emas per Hari untuk Capai Target

POPULAR POST

Jalan Rabat dari DD Mesti Berkualitas

Gadis 17 Tahun Diperkosa Dua Pemuda Usai dari Pasar Malam

Cari Tambahan, IRT Jual Togel

Edisi Sabtu, 30 November 2019

Aliansi Tolak Penambangan Pasir Hitam GAK

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Perwakilan Jakarta

Retrieve your password