Pemiskinan Koruptor

Eddy Rifai Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung DALAM beberapa minggu ini, media massa ramai dengan pemberitaan persidangan terdakwa Gilang Ramadhan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan proyek-proyek APBD di Lampung Selatan. Persidangan yang terus berusaha mengungkap adanya orang-orang lain yang terlibat korupsi itu menarik perhatian masyarakat, sehingga menjadi bagian dari obrolan masyarakat tentang beberapa nama yang dilontarkan saksi-saksi bahwa yang bersangkutan juga menerima uang korupsi. Di samping itu, ternyata KPK juga terus gencar menyita aset-aset dari terdakwa Zainudin Hasan, bupati nonaktif Lampung Selatan, berupa tanah, rumah, dan pabrik-pabrik. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah yang dilakukan KPK merupakan upaya pemiskinan koruptor yang selama ini menjadi wacana untuk menjerakan koruptor? Ide pemiskinan koruptor awalnya dilontarkan Mahfud MD (ketua MK saat itu) dan juga Mas Achmad Santosa (anggota Satgas Antimafia Hukum saat itu) menjadi konsep yang menarik. Sebab, di balik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang KPK, Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan Tipikor, terdapat ironi tajam. Di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih ada masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri. Penerapan UU TPPU dalam perkara Zainudin Hasan adalah hal baru di Lampung, sehingga publik terheran dengan banyaknya penyitaan terhadap aset terdakwa. Padahal, penyitaan itu belum sebanding dengan jumlah uang yang dikorupsi. Salah satu contoh adalah kasus konspirasi Gayus Tambunan dalam penanganan pelanggaran bidang perpajakan ternyata berlanjut pada perselingkuhan dengan petugas Rutan Mako Brimob, sehingga Gayus bebas pelesir. Kenyataan itu telah mengonfirmasi atau membuktikan kebenaran tesis Marc Galanter bahwa “ The Haves Come Out Ahead ” , yang berarti si kaya selalu menang. Meskipun Gayus hanya (mantan) PNS dengan golongan III/a, kekuatan uang atau kekayaannya mampu menjungkirbalikkan nilai-nilai hukum yang selalu dipropagandakan konstitusi, “ equality before the law ” (persamaan di dalam hukum). Apabila malapraktik penegakan hukum pada kasus Gayus hanya puncak dari gunung es ( top of a iceberg ), sungguh mengerikan besarnya kasus-kasus serupa yang tidak terungkap. Lebih mengerikan apabila “ the haves ” bukan hanya berarti uang, tetapi juga status, kesejahteraan, dan kepemilikan kekuasaan atau kewenangan yang besar dan menjanjikan perselingkuhan jenis lain yang sulit diperoleh dalam situasi normal. Kenyataan itu yang sering menjebak para pencari keadilan yang “miskin” ( the have-nots ) pada akses keadilan semu, sebab yang diperoleh ternyata sempitnya ruang-ruang keadilan dan mahalnya biaya untuk menemukan kebenaran hukum. Pro-Kontra Penelitian Marc Galanter dalam kerangka Amerika itu sebenarnya bukan semata-mata karena yang kaya bisa menyuap atau yang berkuasa bisa menawarkan sesuatu yang menjanjikan kesejahteraan, kebahagiaan duniawi yang lebih tinggi, dan kenikmatan-kenikmatan hidup secara kolusif, seperti pada kasus Gayus. Kenyataan yang dijelaskan Galanter berkait dengan kemampuan menggunakan advokat berkaliber, sampai memanfaatkan saksi ahli yang berkualitas. Profesionalitas itu yang mengelola strategi penanganan jangka panjang, memiliki tingkat relasi tinggi dengan lembaga-lembaga pendinamisasi bekerjanya hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, termasuk memengaruhi pasifnya fasilitas institusional karena halangan pembiayaan dan penundaan dapat diatasi. Salah satu dasar itulah, pegiat antikorupsi mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. Akan tetapi, ada pula yang kontra terhadap ide pemiskinan koruptor, seperti Ketua Tim Penyusun Rancangan UU KUHP Muladi yang menolak usulan untuk memiskinkan pelaku korupsi dengan merampas seluruh harta yang dimiliki sebagai efek jera koruptor, karena tidak proporsional dan terlalu berlebihan. Namun, dengan terbongkarnya kasus jual-beli fasilitas di LP Sukamiskin Bandung yang dilakukan napi koruptor seolah-olah mereka tidak jera-jera dengan vonis pidana yang telah dijatuhkan, upaya untuk pemiskinan koruptor muncul sebagai wacana menjerakan koruptor. KPK juga mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi. Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016 ( Kompas , 2016). Penerapan TPPU Adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebenarnya merupakan upaya pemiskinan koruptor, karena koruptor tidak hanya dikenai pidana denda dan membayar pidana pengganti kerugian keuangan negara, tetapi semua uang dan harta benda hasil korupsi koruptor disita negara. Namun, penerapan UU TPPU yang sudah berlaku sejak 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tidak efektif dan maksimal, karena beberapa kelemahan dari undang-undang dan penegakan hukumnya. Pengertian pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang menurut UU TPPU bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang keberadaannya baru terjadi setelah adanya tindak pidana yang mendahuluinya yang disebut tindak pidana asal itu. Dari tindak pidana asal ( predicate crime ) ini, diperoleh harta kekayaan yang oleh UU No. 8 Tahun 2010, disebut sebagai “hasil tindak pidana” atau yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai hasil kejahatan. Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan inilah yang kemudian “dicuci” seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang. Sebagai tindak pidana ikutan ( underlying crime ), tindak pidana pencucian uang baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal ( predicate crime ). Namun, menurut UU TPPU, dengan diketahui atau patut diduga saja bahwa hasil tindak pidana diperoleh dari tindak pidana asal sudah cukup untuk memenuhi rumusan tindak pidana pencucian uang. TPPU merupakan independent crime , artinya kejahatan yang berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, seperti korupsi. Akan tetapi, rezim anti-pencucian uang ( AML Regime) di hampir seluruh negara menempatkan TPPU sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU. TPPU dan Korupsi Salah satu unsur tersebut adalah diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Begitu unsur ini tidak terbukti atau tindak pidana asalnya tidak terbukti, tidaklah serta-merta pembuktian TPPU tidak terbukti karena masih ada hal yang harus diperhatikan bahwa terdapat kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya berasal dari kegiatan yang sah, yaitu pembalikan beban pembuktian. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaannya, tetap saja unsur diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana dinyatakan tetap terbukti meskipun tindak pidana asal dari TPPU tidak terbukti. Dengan kata lain, tidak terbuktinya tindak pidana asal tidak akan menghalangi proses hukum atas TPPU. Penegakan hukum korupsi sebagai predicate crime dalam TPPU telah banyak dilakukan penyidik KPK, Kejaksaan Agung RI, dan Mabes Polri. Contoh beberapa kasus TPPU yang predicate crime -nya berasal dari tindak pidana korupsi adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang dijadikan tersangka pencucian uang sebagai pengembangan penyidikan dari perkara korupsi dalam proyek Wisma Atlet senilai Rp191 miliar. Lalu, Wa Ode Nurhayati terkait korupsi Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID), Djoko Susilo yang berasal dari kasus korupsi simulator SIM, serta Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang perkaranya berasal dari kasus suap impor daging sapi. Di Lampung, penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, penanganan perkara korupsi dana APBD Lampung Tengah senilai Rp28 miliar yang dilakukan Andy Achmad Sampurna Jaya. Lalu, perkara korupsi dana APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar yang dilakukan Satono seharusnya dapat dikenakan TPPU, sehingga penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi penyidik lebih mengutamakan pembuktian adanya tindak pidana asal (korupsi) terlebih dulu, daripada mengusut TPPU tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara korupsi. Oleh karena itu, penerapan UU TPPU oleh KPK dalam perkara Zainudin Hasan adalah hal yang baru di Provinsi Lampung, sehingga publik terheran-heran dengan banyaknya penyitaan terhadap aset-aset terdakwa. Padahal, sejumlah penyitaan itu belum sebanding dengan jumlah uang yang dikorupsi yang besarnya mencapai Rp55 miliar.

Pemiskinan Koruptor

Related Posts

Berani Memiskinkan Alay

Surplus Dagang, Contoh Tiongkok!

Merawat Alam

Kerajaan Preeet…

Senjata Tempur

Bukit Sakura

Portugal ke Semifinal

Tentang Kami

Alamat

Iklan dan Sirkulasi

PERWAKILAN JAKARTA