Karwono
Dosen Universitas Bandar Lampung
SETELAH Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 muncul sejumlah pertanyaan.
Pertanyaan paling penting, bagaimana penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jalur prestasi? Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK menyebutkan persentase jalur zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5%.
Pengaturan jalur prestasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah kalau tidak ada ujian yang terstandar sulit untuk memperoleh prestasi yang terstandar. Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Jadi, PPDB jalur zonasi murni adalah sebagai wujud implementasi Pasal 31 UUD. Filosofi yang harus dibangun dalam sistem persekolahan semestinya “berikan kepada sekolah anak yang seperti apa pun keluar akan menjadi baik.” Sebab, hakikat pendidikan adalah mengubah potensi yang dimiliki peserta didik dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik.
Zonasi Murni
Tanpa ujian nasional atau ujian sejenis yang terstandar rasanya sulit untuk menghasilkan prestasi yang standar. Kalau PPDB jalur prestasi dilakukan, bagaimana menentukan dan menyeleksi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi?
Standar prestasi peserta didik antara sekolah satu dan sekolah lain tidak sama. Hal itu terjadi karena dalam penyelenggaraan pendidikan belum semua sekolah sepenuhnya berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Masyarakat mengejar sekolah yang dianggap unggul. Kalau antara sekolah satu dan yang lain mengacu pada standar yang sama, untuk apa masuk ke sekolah lintas zonasi?
Jika PPDB jalur zonasi 100% dilakukan, mobilisasi peserta didik antarwilayah menjadi dapat ditekan dan berdampak mengurangi kemacetan lalu lintas. Kita bisa merasakan kemacetan di jalan dan kontribusi kemacetan tersebut karena mobilisasi peserta didik. Di masa pandemi covid-19 saat ini peserta didik tidak dimobilisasi karena mereka belajar secara daring. Hal ini biasa kita rasakan dibandingkan sebelum masa pandemi.
Kalau kuota jalur prestasi tanpa ada standardisasi melalui proses ujian, bagaimana untuk menentukan standardisasi prestasi? Kalau jalur prestasi hanya ditentukan nilai rapor, sedangkan satu sekolah dan sekolah lain belum memiliki standar yang sama, hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan untuk menentukan kuota 15% dari jalur prestasi.
Bagaimana cara menentukan prestasi melalui nilai rapor yang tidak standar? Tanpa ujian yang terstandar sulit untuk menentukan prestasi yang terstandar. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, jawaban yang paling sesuai adalah PPDB jalur zonasi murni tanpa jalur prestasi.
Dalam masa darurat covid-19, dengan memperhatikan SE Nomor 1 Tahun 2021 merupakan saat yang tepat untuk pemerataan peserta didik baru di sekolah. Tantangannya adalah bagi peserta didik yang memiliki potensi baik diterima di sekolah dalam zona tempat tinggal sekolah yang kurang baik. Oleh karena itu, pengelola sekolah seharusnya dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan potensi yang dimiliki peserta didik.
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, bukan menyeleksi potensi peserta didik.
Belajar dari masa darurat covid-19 sebaiknya kita kembali kepada hal yang benar dalam penataan peserta didik baru melalui sistem zonasi sehingga diskriminasi sistem persekolahan dapat dihilangkan. Seleksi peserta didik melalui jalur prestasi akan memunculkan sekolah favorit dan terjadi diskriminasi.
Saatnya pemerintah untuk melakukan pemerataan sistem persekolahan dengan penempatan peserta didik baru, termasuk sekolah swasta. Setelah terjadi pemerataan peserta didik, selanjutnya sekolah harus menata ulang sistem pembelajaran berdasar heterogenitas potensi peserta didik dengan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Penataan Pembelajaran
Karakteristik peserta didik yang heterogen hendaknya diterima sebagaimana adanya. Selanjutnya, guru perlu menata metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik peserta didik tidak sama sehingga pembelajaran klasikal dengan penyeragaman adalah tidak manusiawi. Sementara pembelajaran individual yang sesuai karakteristik peserta didik tidak efektif.
PPDB melalui sistem zonasi murni adalah langkah awal pemerataan pendidikan yang harus didukung. Kekecewaan di awal pasti akan muncul. Misalnya, anak yang memiliki potensi baik harus bersekolah dalam zonasi yang sekolahnya cenderung kurang baik. Oleh sebab itu, penataan pembelajaran yang mengacu kepada standar nasional pendidikan harus segera dimulai dari sekarang. Pada akhirnya nanti masyarakat tidak lagi berbicara tentang sekolah unggul atau sekolah favorit, tetapi berbicara tentang unggulan sekolah.
