Transformasi Digital di Provinsi Lampung

Mulyadi Irsan Kepala Bappeda Provinsi Lampung DUNIA kini menghadapi kemajuan teknologi sampai pada tingkat ketika banyak negara kesulitan dalam mengadopsi dan mengadaptasinya. Kesenjangan teknologi di antara negara-negara maju dan berkembang makin lebar, berbanding lurus dengan kesenjangan pendapatan. Dibutuhkan pemikiran baru tentang adopsi, adaptasi, dan inovasi teknologi untuk mengatasi kesenjangan teknologi yang makin lebar. Memang indikator pertumbuhan ekonomi yang dipacu saat ini, seperti PDB/PDRB, belum memperhatikan kontribusi inovasi teknologi. Sebenarnya ada indikator efisiensi ekonomi lain yang dikenal sebagai total factor productivity (TFP) atau produktivitas multifaktor, yang faktor penentu utamanya adalah inovasi teknologi. Sayangnya, menurut laporan The Asian Productivity Organization (APO), TFP Indonesia sejak 1980 sampai 2017 masih negatif atau terendah di Asia. Butuh Adaptasi Pandemi Covid-19 saat ini mempertegas bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditempatkan di depan; sebagai pemandu, penerang, dan solusi. Ilmu pengetahuan bukan hanya aksesori dan teknologi bukan sekadar perkakas. Teknologi harus dipahami sebagai serangkaian jawaban atas suatu permasalahan. Mengadopsinya membutuhkan adaptasi dengan kondisi setempat dan kemampuan mengoperasionalkannya. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, adopsi dan adaptasi teknologi harus ditunjang desain kebijakan juga implementasi yang tepat. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan performa dan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Saat yang sama, para pelaku bisnis dan akademisi juga perlu membangun kolaborasi dan pendekatan baru untuk meningkatkan kontribusi inovasi teknologi terhadap total output perekonomian nasional. Perguruan tinggi perlu lebih intens terjun dalam menjawab permasalahan riil dan aktual. Pelaku bisnis perlu meningkatkan investasi dalam bidang riset dan inovasi. Kolaborasi keduanya menjadi kunci memajukan teknologi dan inovasi. Adopsi dan adaptasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan itu diterjemahkan dalam satu sistem, yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Perpres tersebut dijelaskan tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintahan harus sampai pada level integrasi, baik antar-OPD, antarpemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Visi SPBE Provinsi Lampung selaras dengan visi nasional yang tertuang dalam Perpres SPBE, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Prinsipnya, SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, yang dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Artinya, memahami SPBE jangan sekadar "digitalisasi" atau mengganti perangkat teknologi tradisional dengan digital, tetapi sebagai "transformasi digital" untuk bagaimana menjawab permasalahan pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Bagaimana SPBE bisa menjawab permasalahan pembangunan yang masih cenderung sektoral; birokrasi tradisional yang tidak efektif dan efisien; kualitas pelayanan publik; hingga kualitas kebijakan melalui pendekatan pengambilan keputusan berbasis bukti. Lebih nyata lagi, SPBE di Provinsi Lampung harus diarahkan untuk mengoptimalkan 33 agenda kerja utama, di antaranya Program Kartu Petani Berjaya (KPB), smart village, smart school, unit reaksi cepat, dan lainnya dalam rangka mewujudkan visi Rakyat Lampung Berjaya. Oleh karena itu, lazimnya sebuah sistem, tantangan SPBE bukan hanya soal pengadaan infrastruktur teknologi, melainkan juga lebih pada penyiapan tata kelola yang mampu mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Transformasi digital lewat pembangunan SPBE juga harus ditunjang ekosistem yang kondusif. Satu Data Data adalah sumber daya (resource) penting pembangunan. Jika data adalah kekuatan, data yang lengkap dan akurat, yang difasilitasi pemanfaatan teknologi informasi, akan menjadi sumber daya utama untuk mendorong perubahan yang signifikan. Kebijakan satu data (one data policy) dan SPBE menjadi instrumen kebijakan yang tidak bisa dipisahkan. Selain untuk tujuan pelayanan pemerintahan, keduanya menjadi instrumen dalam perumusan kebijakan yang lebih andal dan akuntabel. Optimalisasi implementasi SPBE dan kebijakan satu data itu juga berkorelasi langsung dengan agenda reformasi birokrasi yang menjadi agenda nasional dan prioritas di Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia disebutkan, untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan satu data ini diarahkan agar terwujud manajemen data yang berkualitas. Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilias data, dengan menggunakan kode referensi dan data induk. Simultan dengan pembangunan SPBE dan penerapan one data policy yang tengah digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung saat ini, penyiapan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur sipil negara (ASN) dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi agenda yang harus diprioritaskan. Harus diakui, masih rendahnya penguasaan dan kompetensi ASN terhadap TIK ini masih menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Selain kematangan manajerial yang juga masih perlu terus dibangun dan ditingkatkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung mendorong OPD terkait untuk menjawab tantangan tersebut. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung memberi amanat kepada Bappeda Provinsi Lampung untuk mengoordinasi penyelenggaraan satu data di daerah. Bappeda telah membentuk unit pelaksana teknis pusat data pembangunan daerah. Sudah menjadi keniscayaan, pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan TIK secara tepat dan terintegrasi. SPBE sebagai bingkai dan kebijakan satu data menjadi substansi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sebab, kita ingin menjawab ketertinggalan!

Transformasi Digital di Provinsi Lampung

Dunia kini menghadapi kemajuan teknologi sampai pada tingkat ketika banyak negara kesulitan dalam mengadopsi dan mengadaptasinya.

ricky marly

Semeru Bledug

Korban Pengeroyokan Pemabuk Minta Keadilan

Tugas Pejabat Memajukan Pembangunan Daerah

Pengendalian Pandemi dengan Mengencangkan Prokes

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Metro 6 Ha

Pembayaran Menggunakan QRIS

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Setelah jadi Endemi, Pengobatan Covid-19 Ditanggung BPJS

AC Milan Jadi Juara Liga Italia Musim 2021/22

Kemendagri Tekankan Pemerintah adalah Pelayan Masyarakat

Realisasi Investasi Lampung Rp2,14 Triliun

Pj Bupati Dituntut Majukan Daerah

Polisi Tangkap Pengedar 16 Gram Sabu-Sabu

7 Atlet Metro Ikuti Kejuaraan Tinju se-Sumbagsel

Fajar/Rian Melenggang ke Final Thailand Terbuka 2022

Phil Foden, Pemain Muda Terbaik Liga Primer Inggris

Baru 20% Lansia Terlindungi Booster

POPULAR POST

Model Rambut Pria yang Boleh Dicoba

E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Mei 2022

Yuk Belajar Mencampur Warna

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 17 Mei 2022

Cegah Penyebaran Virus Corona pada Anak

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Perwakilan Jakarta

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda

Tambahkan Daftar Putar Baru