KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan merealokasi anggaran yang semula diperuntukkan ujian nasional 2020. Total anggaran Rp405 miliar yang akan direalokasikan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan jumlah itu berasal dari anggaran UN yang tidak jadi dilaksanakan, efisiensi perjalanan dinas, juga program-program lain yang tidak mendesak. Realokasi anggaran terbesar ditujukan salah satunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan.
“Sekitar Rp250 miliar ditujukan menyiapkan 13 RS pendidikan rujukan dan 13 fakultas kedokteran menjadi laboratorium tes center Covid-19. Juga meningkatkan kapasitas RS pendidikan untuk menampung dan menangani pasien Covid-19,” kata dia, Kamis (26/3).
Menurut Hetifah, saat ini yang paling mendesak adalah penambahan RS rujukan, lantaran jumlah pasien terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Dengan adanya tambahan rumah sakit pendidikan itu diharapkan bisa berdampak signifikan pada optimalisasi penanganan pasien corona.
“Kami juga upayakan agar kapabilitas SDM RS pendidikan dan fakultas kedokteran bisa ditingkatkan untuk menangani wabah ini,” ujarnya.
Selain untuk rumah sakit pendidikan, realokasi anggaran itu juga ditujukan beberapa pos lainnya, seperti program edukasi mengenai Covid-19, yang akan dilakukan oleh sukarelawan mahasiswa jurusan kedokteran dan kesehatan. “Kemudian, kami anggarkan untuk pembelian rapid test kit, pengadaan alat pelindung diri, serta kebutuhan tenaga medis lainnya,” kata Hetifah.
Dia menegaskan saat ini seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu melawan penyebaran virus corona. Mata rantai Covid-19 harus segera diputus.
“Kita semua kerja cepat, gelontorkan anggaran untuk program penanganan Covid-19, ini fokus kita sebagai sebuah bangsa. Segera kami, Komisi X, akan agendakan raker untuk membahas dan memutuskan usulan realokasi anggaran yang diajukan Mendikbud. Saya sangat mendukung untuk realokasi anggaran ini segera disahkan,” ujarnya. (MI/S1)
