CALON gubernur petahana M Ridho Ficardo memaparkan program penting tiga tahun terakhir yang menjadi prioritasnya pada acara Kupas Kandidat yang ditayangkan stasiun TVRI, Selasa (10/4).
Ketiga program itu, menurutnya, membangun indeks pembangunan manusia (IPM), menyumbang perbaikan infrastruktur, dan fokus terhadap penurunan kemiskinan penduduk Lampung.
Ridho memaparkan Lampung adalah daerah agraris. Sebanyak 34% masyarakat tinggal di perdesaan dan sektor pertanian. Itu mengangkat sebagian masyarakat menjadi sejahtera.
“Sebelumnya petani hanya panen sekali setahun. Setelah kita perbaiki irigasi dan ratusan sumur bor kepada petani, maka IP menjadi 2 dan lebih. Artinya petani bisa panen lebih dari dua dan tiga kali, bahkan 150% produksinya,” ujar Ridhoi menjawab pertanyaan panelis.
Selain itu, penyaluran pupuk dipermudah melalui sistem biling atau daring yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Lampung. Kemudian terkait IPM, komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli juga menjadi prioritas. Sehingga Indeks Gini Ratio lebih rendah dari nasional. Pengelolaan SMK telah dilakukan Pemprov.
Sebelumnya, ujar Ridho, Lampung masuk tiga besar kemiskinan di Sumatera. Kini sudah bisa keluar dari zona itu dalam waktu tiga tahun melalui peningkatan pertanian, industri, dan pariwisata. “Maka ini yang menekan angka kemiskinan di Lampung,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik Sirojudin Abbas menanyakan tentang seberapa besar Ridho berkordinasi dengan Bachtiar dengan 15 pemkab/pemkot. Ridho pun menjawab alasan kembali berpasangan dengan Bachtiar lantaran diyakini memiliki pengalaman di bidang birokrasi, maka evaluasi dan pengawasan bisa dilakulan secara optimal oleh wakil.
“Pengambilan kebijakan kita bersama selalu koordinasi. Jika ada keputusan yang kami ambil, saling mendukung penuh. Meskipun kadang berbeda, kalau pak wakil ambil kebijakan, dipastikan saya setuju,” ujarnya.
Terkait pertanyaan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan soal pencegahan korupsi, Ridho memaparkan bila Pemprov pada kepemimpinannya mengusulkan sistem perencanaan seperti e-planning, e-budgeting, dan lainnya dengan bimbingan KPK. (AJI/U1)
